Minggu, 06 November 2011

perubahan sosial di indonesia


Di Indonesia diberlakukannya system transmigrasi agar pemerataan jumlah penduduk berhasil karena pulau jawa adalah pulau terpadat di dunia. Disinilah terjadi perpindahan penduduk, dimana pada akhirnya terjadilah akulturasi budaya. Tidak heran maka di Kalimantan terdapat kampong jawa atau di maluku yang sekarang sudah banyak percampuran orang – orang di sana. 

Masalah lain muncul tatkala suku-suku atau penduduk asli sana terusik oleh kedatangan para transmigran. Misalnya konflik yang terjadi antara suku dayak dengan madura yang kita ketahui dengan tragedy sampit, bahkan ada lagi konflik antar agama di ambon dan poso. Tapi ada pula yang berhasil seperti di sumatera selatan, lampung dll. Perubahan social yang terjadi justru membuat gesekan terhadap penduduk asli, misalnya pendatang yang datang lasngsung menguasai perekonomian disana. 

Nah disini harus ada peran dari pemerintah daerah agar gesekan-gesekan tersebut tidak menjadi konflik di daerah sana. Sebenarnya jakarta sebagai ibukota Negara adalah contoh yang konkrit tentang perubahan social yang nyata di Indonesia. Bagaimana tidak, dari daerah manapun ada semua di jakarta, mulai dari sabang sampai merauke. Tentunya perubahan social terjadi disini. 

Biasanya dikampung mereka sangat sopan bahkan gotong royong selalu mereka lakukan. Tapi di jakarta justru mereka sangat egois, misal dalam hal saluran air saja, untuk pembuatan saluran air saja mereka lebih baik mengeluarkan uang dibandingkan tenaga padahal disini yang dibutuhkan bukan hanya masalah tenaga tetapi kegotongroyongan.

Seorang ekonom, Rostow menyatakan bahwa jika satu negara hendak mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan, maka negara tersebut harus memiliki struktur ekonomi tertentu. Negara tersebut harus mampu melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumberdaya alamnya, sehingga mampu mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan nasionalnya. 

Jika tidak, pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai tidak akan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk (Suwarsono & So 1991: 17). Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin mensejahterakan rakyat maka tidak perlu dicapai “dalam waktu sesingkat-singkatnya” karena pengorbanannya akan sangat besar. Pembangunan yang dipercepat pastilah membawa ekses yang justru menjauhkan dari tujuan mensejahterakan rakyat. Seperti halnya pembangunan ekonomi Indonesia yang bersifat top down dan mendasarkan pada keyakinan berlakunya trickle down effect justru berakibat pada peminggiran hak, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, penggusuran, dan akhirnya menimbulkan kemiskinan struktural yang sulit disembuhkan.

Jika kemiskinan dianggap sebagai masalah struktural, akibat ketimpangan politik-ekonomi global, kebijakan dan aturan yang lebih menguntungkan pihak yang kuat, maka pemecahannya seharusnya juga bersifat fundamental (mendasar). Dalam hal ini pemerintah, sebagai elit pemimpin yang melaksanakan kedaulatan rakyat, seharusnya aktif berperan dalam mengatasi berbagai masalah pengembangan ekonomi rakyatnya. Untuk itu diperlukan “pemihakan” sepenuhnya oleh pemerintah terhadap pelaku ekonomi rakyat dalam bentuk perlindungan dari dampak negatif liberalisme dan kapitalisme pada tingkat lokal dan global.

Sampai saat ini perhatian pemerintah nampaknya masih sebatas kemauan politik yang belum direalisasikan di lapangan. Program penanggulangan kemiskinan belum sampai ke masyarakat terpencil, kecuali sebatas raskin yang juga hanya dikonsumsi sebagian kecil penduduk yang memiliki uang saja. 

Secara umum kebijakan yang dijiwai gagasan pasar bebas global terbukti berperanan besar dalam memerosokkan kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat terutama yang bergerak di sektor pertanian. Penurunan bea masuk komoditi pertanian yang berujung pada meluasnya impor komoditi gula, beras, dan daging, telah memaksa petani kita untuk menjual produk mereka dengan harga murah sehingga kesejahteraan mereka tetap rendah.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar