Kamis, 10 Mei 2012

Formulasi Kebijakan Publik


Pengertian Implementasi kebijakan oleh Wahab (2001:64) yang menyebutkan sebagai berikut :
“Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksana keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif, atau dekrit Presiden)”.
Menurut pendapat Anderson yang juga dikutip oleh Putra (2001:82) menyatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari empat (4) aspek yaitu :
1.      Siapa yang mengimplementasikan kebijakan
2.      Hakekat dari proses administrasi
3.      Kepatuhan kepada kebijakan
4.      Efek atau dampak dari implementasi kebijakan
Sedangkan menurut Ndroho (2003:179) mengemukakan bahwa ada empat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu
1.      Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karaktermasalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
2.      Apakah aktor pelaksanaannya sudah tepat
3.      Apakah targetnya sudah dibuat
4.      Apakah lingkunganya sudah tepat.

Menurut Mazmania dan Sabatier (Wahab, 1997:51) menjelaskan makna implementasi kebijakan adalah :
Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya kebijakan publik yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikanya manapun menimbulkan dampak nyatanya pada masyarakat.

Dalam suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah tidak selalu berhasil membawa perubahan dalam masyarakat, seperti yang terjadi pada Peraturan Daerah 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Sri koala Lobam. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah itu hanya mampu menetapkan kebijakannya saja tetapi belum dapat mengimplementasikan secara tepat kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Jones (1994:293) menyatakan bahwa :
Cukup sulit untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap sebagai klien.
Menurut Van Meter dan Van Hom (dalam Wahab, 1997:79) mengemukakan untuk mengukur hasil Implementasi kebijakan ada 6 demensi yang harus diperhatikan yaitu
1.      Tujuan kebijakan
Adalah suatu sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standart dan sasaran tersebut.
2.      Sumber-sumber kebijakan
Adalah meliputi jumlah dan kualitas staff pendukung yang cukup, tersedianya informasi yang dibutuhkan, kewenangan dan tanggungjawab serta fasilitas yang memadai dalam pelaksanaanya.
3.      Birokrasi pelaksana
Adalah adanya prosedur birokrasi pelaksana yang mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada.
4.      Komunikasi dalam melaksanakan kebijakan
Adalah agar implementasi berhasil maka pada  eksekutif harus mengetahui apa yang harus melakukan hal ini menyangkut penyampaian informasi, kejelasan dan konsisten.
5.      Sikap pelaksana
Adalah komitmen para pelaksana terhadap program atau kebijakan terutama aparat birokrasi
6.      Lingkungan
Adalah kondisi dimana kebijakan itu dilaksanakan atau sejauh mana publik dan objek kebijakan mendukung pelaksanaanya dilapangan.

Pelaksana Kebijakan merupakan suatu konsekuensi dari pada adanya tuntutan akan kebijakan dan tuntutan ini bukan sekedar tuntutan dan aksistensi atau terbentuknya kebijakan, melainkan sampai dilaksanakan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya tata cara dan keserasian agar pelaksanaan dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna dengan optimal tidak efesiensinya kebijakan terletak pada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini termasuk kekurangan dan kelemahan para aktor pelaksanaan kebijakan, keadaan lingkungan dan sebagainya.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi internal ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah ditentukan dengan demikian suatu kebijaksanaan boleh jadi tidak di implimentasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijaksanaan sebagai pelaksanan yang jelek.

Implimentasi kebijakan biasa diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dengan demikian implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Kebijakan Negara tidak hanya berisi cetusan pikiran para pejabat yang mewakili rakyat ataupun juga kebijakan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat eksekutuif dan yudikatif, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan-kebijakan Negara atau pemerintah tersebut harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik.

Kamis, 08 Maret 2012

Definisi Kebijakan Publik


Daerah otonom merupakan manisfestasi dari asas desentralisasi, pada hakekatnya adalah upaya setrategis dan sistematis dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, termasuk pelaksanakan pembangunan daerah bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berkenaan dengan hal diatas, dalam rangka mengobtimalkan fungsi pemerintah khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu adanya pemekaran wilayah yang berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah pengurusan masyarakat dalam berbagai urusan pemerintahan. Agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Pembentukan suatu daerah baru beratibahwa daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan Otonomi Daerahnya baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara mandiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berlaku pula untuk wilayah Kecamatan, dimana Kecamatan dapat dihapus dan dimekarkan apabila daerah-daerah tersebut berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak mampu melaksanakan otonominya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 4, secara teknik pemekaran dan penghapusan suatu daerah otonom ini harus memenuhi beberapa kreteria tertentu seperti jumlah penduduk yaitu kecukupan jumlah penduduk suatu daerah sangat dibutuhkan dalam mendorong perkembangan suatu daerah. Kecukupanjumlah penduduk menjadi prasyarat utama pemekaran suatu daerah, luas wilayah yaitu daerah harus memiliki luas wilayah yang memadai untuk perkembangan daerah, sehingga mencukupi dalam pengembangan sarana dan prasarana daerah serta fasilitas umum dan fasilitas sosialnya, sosial budaya yaitu berhubungan dengan tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama di daerah pengembangan, sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi dan keamanan bagi daerahnya.

Bekenaan dengan hal diatas, Ndraha (2003:179) juga mengemukakan bahwa ada empat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan dalam implementasi kebijakan yaitu :
1.       Apakah kebijakan sendiri sudah tepat, apakah kebijakan itu sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakanya.
2.      Apakah aktor pelaksanaannya sudah tepat.
3.      Apakah targetnya sudah dibuat.
4.      Apakah lingkungan sudah tepat

Jadi menurut beberapa masalah tersebut dapat penulis dikatakan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan pada Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2007 belum dapat dijalankan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut, jadi dapat dikatakan bahwa pemerintah hanya mampu menetapkan kebijakannya saja tetapi belum dapat mengimplementasikan secara tepat kepada masyarakat

Sabtu, 25 Februari 2012

Evaluasi Kebijakan Publik


Aspek implementasi kebijakan, pada aspek ini analis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana performance dari kebijakan tersebut. 

Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan  pada tahap implementasi  kebijakan , tindakan (action) diselenggaran dalam mencapai tujuan. 

Medel Grindle menyajikan 3 (tiga) komponen kelayakan yaitu : 1) tujuan kebijakan, 2) aktivitas pelaksanaan yang dipengaruhi oleh content yang terdiri atas : kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, posisi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan,  dan  context yang terdiri atas : kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan pelaksana; karakteristik rezim dan lembaga; compliance serta responsiveness. Model ini menggambarkan semua variabel yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.

Aspek evaluasi, pada aspek ini analis berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Evaluasi kebijakan menurut Samudro, dkk (1994) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi;   3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi ,  evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Sedangkan evaluasi menurut Limberry (dalam Santoso, 1992), analisis evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisir suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan.

Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor.

Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel  yang dijadikan  kriteria program.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Langkah Evaluasi

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi dalam Analisis Kebijakan

Sifat Evaluasi
1.      Fokus Nilai
2.      Interdependensi Fakta-Nilai, Pemantauan : prasyarat
3.      Orientasi Masa Kini dan Masa lampau –Ex Post, beda dengan tuntutan advokatif
4.       Dualitas Nilai (tujuan-cara)